Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang Saat Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Peran Gubernur bersama Komisi II DPR RI
Tondano, TRENDSULUT – Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Peran Gubernur bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P. (VaSung), hadir mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., dalam agenda strategis yang membahas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan fungsi pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rapat koordinasi ini menjadi ruang penting bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi mengenai peran gubernur dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam forum tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus diwakili Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Anggota Komisi II DPR RI yang hadir di antaranya Dede Yusuf Macan Effendi, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika Mamana Sitepu, Ahmad Irawan, Dadang M. Naser, Ahmad Wazir Noviadi, Longki Djanggola, Ali Ahmad, Mardani Ali Sera, Aus Hidayat Nur, dan Ahmad Heryawan.
Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas
Pembahasan dalam rapat tersebut menitikberatkan pada peningkatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga, termasuk penyelarasan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, sekaligus mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kehadiran VaSung dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga legislatif, dan unsur Forkopimda.
Bagi pemerintah daerah, koordinasi yang kuat menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program dan kebijakan berjalan selaras dengan aturan serta kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, bertukar pandangan, dan mendalami berbagai aspek pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, berintegritas, dan berlandaskan hukum.
Dengan penguatan sinergi lintas pemerintahan, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif dan akuntabel, sekaligus mampu mendukung pembangunan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara.(bly)
Tinggalkan Balasan