Wawali Kotamobagu Rendy V. Mangkat saat menghadiri Pengukuhan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Sulut Masa Bakti 2026–2030 di Wisma Negara Gubernur Bumi Beringin, Manado
Kotamobagu, TRENDSULUT – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan.
Hal itu ditunjukkan Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy V. Mangkat saat menghadiri Pengukuhan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Sulawesi Utara Masa Bakti 2026–2030 di Wisma Negara Gubernur Bumi Beringin, Manado, Senin (21/9/2026).
Rendy hadir mewakili Wali Kota Kotamobagu dalam agenda yang dibuka langsung Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
Bagi Pemkot Kotamobagu, pengukuhan Forum PAKSI bukan sekadar agenda seremonial. Kehadiran forum yang beranggotakan penyuluh antikorupsi tersertifikasi diharapkan dapat memperluas edukasi pencegahan korupsi hingga ke lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
Usai kegiatan, Rendy menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari pembangunan budaya dan mentalitas aparatur pemerintahan.
“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus diawali dari pembentukan budaya dan mentalitas birokrasi yang berintegritas. Sinergi antara Pemkot Kotamobagu dan Forum PAKSI akan menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Rendy.
Menurutnya, penguatan integritas harus menyentuh seluruh lini pelayanan publik. Karena itu, Pemkot Kotamobagu siap membuka ruang kolaborasi dengan para penyuluh antikorupsi untuk melakukan edukasi dan pendampingan secara berkala.
Sasarannya tidak hanya aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga lingkungan pendidikan, pemerintah desa, hingga kelurahan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran antikorupsi sejak dini sekaligus mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dalam sambutannya menekankan pentingnya keberadaan Forum PAKSI sebagai salah satu kekuatan dalam mengampanyekan nilai-nilai integritas dan kejujuran.
Gubernur berharap kepengurusan periode 2026–2030 tidak hanya aktif di tingkat provinsi, tetapi mampu menjangkau daerah-daerah hingga pelosok Sulawesi Utara, terutama sektor pelayanan publik yang memiliki potensi kerawanan terhadap pungutan liar maupun gratifikasi.
Sejumlah agenda prioritas juga telah disiapkan Forum PAKSI untuk empat tahun ke depan. Di antaranya mendorong transparansi dalam perizinan dan pelayanan publik, memperkuat tata kelola keuangan desa, menanamkan karakter integritas di lingkungan sekolah, serta memetakan titik-titik rawan korupsi pada berbagai instansi.
Dengan kolaborasi pemerintah daerah dan penyuluh antikorupsi, gerakan membangun budaya integritas di Sulawesi Utara diharapkan tidak berhenti pada kampanye, tetapi menjadi bagian dari praktik sehari-hari dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Kotamobagu, pesan yang dibawa dari agenda tersebut jelas: penguatan antikorupsi harus dimulai dari birokrasi yang berintegritas dan pengelolaan anggaran yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.(bil)
Tinggalkan Balasan