Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Diikuti Perwakilan Perangkat Daerah
TONDANO, TRENDSULUT – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab Minahasa menggelar Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diikuti perwakilan perangkat daerah, Kamis (9/7/2026).
Kepala Diskominfo Minahasa, Ricky Laloan, menegaskan bahwa implementasi SPBE merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Transformasi digital bukan sekadar mengubah proses manual menjadi elektronik, tetapi merupakan perubahan menyeluruh terhadap budaya kerja, tata kelola organisasi, proses bisnis, hingga cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ricky.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini terus mendorong terwujudnya pemerintahan digital yang terintegrasi melalui berbagai kebijakan strategis, seperti penerapan Arsitektur SPBE Nasional, pengembangan portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, interoperabilitas antar aplikasi, hingga implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.
Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut bertujuan menghilangkan duplikasi aplikasi, meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat.
Ricky menegaskan, Kabupaten Minahasa tidak boleh tertinggal dalam memanfaatkan teknologi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Salah satu indikator keberhasilan memang peningkatan nilai indeks SPBE. Namun yang paling penting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui birokrasi yang lebih cepat, pelayanan yang lebih mudah, pengambilan keputusan berbasis data, dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” tegasnya.
Dalam arahannya, Ricky meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan perhatian serius terhadap enam aspek utama implementasi SPBE.
Enam fokus tersebut meliputi penguatan tata kelola SPBE, penyelarasan proses bisnis sebelum membangun aplikasi, integrasi aplikasi antar perangkat daerah, penerapan Satu Data Indonesia, penguatan keamanan informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Ia menekankan, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan.
“Keberhasilan SPBE tidak bisa dicapai oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat, komitmen pimpinan, kesamaan visi, serta keberanian meninggalkan ego sektoral. Kita harus membangun budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan berbasis data,” katanya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Diskominfo berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai implementasi SPBE, meningkatkan kapasitas aparatur, serta menyepakati langkah-langkah konkret untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Dengan demikian, Minahasa tidak hanya mampu meningkatkan nilai Indeks SPBE dari tahun ke tahun, tetapi juga menghadirkan pemerintahan digital yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Herold Tooy selaku programmer dan Sepdy Tumengkol, Kepala Bidang Teknologi Informasi Diskominfo Minahasa. Rapat diikuti para pejabat dan aparatur yang membidangi perencanaan pada masing-masing perangkat daerah.(bly)
Tinggalkan Balasan