Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Ini Kata Pj Bupati Minahasa Jemmy Kumendong
TONDANO-TRENDSULUT-Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2023, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, Minggu (31/03) siang.
Penyerahan LKPD oleh Bupati Kumendong, yang didampingi Sekretaris Daerah Dr Lynda D Watania MM MSi ini, diterima langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah SE MM.
Sesuai ketentuan, pemerintah daerah diwajibkan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah yang unaudit ke BPK. LKPD harus diserahkan ke BPK paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Penyerahan LKPD Minahasa 2023 unaudited ini ditandai dengan penandatanganan serah terima antara Bupati dan Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, bertempat di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut.
Bupati Kumendong mengatakan, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen terus mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Semua jajaran Pemkab Minahasa harus bekerja sama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan daerah demi kemajuan Minahasa,” ujarnya. Diungkapkan, Pemkab Minahasa siap menerima masukan-masukan segala sesuatu dari BPK nantinya. Sehingga, diharapkan LKPD Minahasa 2023 dapat bisa mendapatkan hasil yang baik seperti tahun-tahun sebelumnya.
Turut hadir mendampingi Bupati, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekdakab Minahasa Dr Christian Vecky Tanor SPi MSi, Inspektur Daerah Minahasa Moudy Lontaan SSos, Kepala BPKAD Joice Pua, Plt Kabag Prokopim Ricky Laloan dan Plt Sekretaris BPKAD.
Sementara itu berdasarkan data media ini,
postur APBD Minahasa tahun 2023. Terdiri dari pendapatan daerah pagu anggaran Rp 1.238 triliun realisasi Rp 1,058 triliun atau 85,44 persen.
Belanja daerah Rp 1.251 triliun, realisasi Rp 1,064 triliun atau 85,08 persen. Belanja pegawai jadi item terbesar dengan pagu anggaran Rp 537,50 miliar realisasi Rp 427,45 miliar atau 79.53 persen.
Sementara itu, khususnya sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil capai target. Pada tahun 2023 PAD berhasil melampaui target. Dari anggaran Rp 86,51 miliar realisasi PAD capai Rp94,76 miliar atau 109,54 persen.
Pada tahun 2022, realisasi PAD juga melampaui target dari Rp 86,41 miliar realisasi capai Rp 94,89 miliar atau 109,82 persen.
Sedangkan pada tahun tahun 2021, PAD tidak mencapai target dari pagu Rp 100,66 miliar realisasi hanya Rp 94,34 miliar atau 93,72 persen.
Sumber PAD itu berasal dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-Lain PAD yang sah.
Dalam postur APBD tahun 2023, pemkab Minahasa mengalami surplus atau defisit Rp, 6,44 miliar.(bly)
