Tondano, TrendSulut– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Wenny Talumewo, M.Si, menghadiri kegiatan Capacity Building dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di ruang rapat Bank Indonesia (BI) Manado, Rabu (31/1/2024).

Rapat ini diselenggarakan Setda Provinsi Sulawesi Utara, dan dipimpin Wakil Gubernur Steven Kandow mewakili Gubernur. Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BI Sulut Andry Prasmuko, kepala BPS Sulut dan kepala Kantor Perbendaharaan.

Kegiatan Capacity Building atau pengembangan kapasitas pegawai dan Rakor TPID ini diikuti oleh Kabupaten dan kota se Sulut. Selain itu, hadir pula beberapa pejabat penting, termasuk Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kasat Pol PP, dan Kepala Bagian Perekonomian.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Capacity Building dan Rakor TPID saat ini agar inflansi di semua daerah lebih terkendali.

“Memang tahun 2023 lalu inflansi lebih terkendali, bahkan jauh lebih rendah dari inflansi nasional. Dan di tahun 2024 ini, kita lebih memperhatikan agar bisa bagus dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Kandouw.

Sementara itu, Sekda Watania, mengatakan Capacity Building dan Rakor TPID ini memiliki beberapa tujuan, seperti meningkatkan kapasitas tim pengendalian inflasi daerah guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan mengendalikan inflasi di wilayah kami.

“Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program dan pelatihan yang disampaikan dalam Rakor antara provinsi dan kabupaten/kota ini, demi memperkuat koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi. Melalui rapat ini, kami dapat saling berbagi informasi, pengalaman, dan strategi menghadapi tantangan inflasi di wilayah masing-masing,” kata Watania.

Selain itu, menurut Sekda, kita membahas terkait kebijakan pengendalian inflasi karena rapat ini dapat menjadi forum untuk mendiskusikan kebijakan pengendalian inflasi yang diterapkan di daerah.

“Kami peserta dapat saling berdiskusi, memberikan masukan, dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengendalikan inflasi,” terangnya.

Evaluasi dan monitoring, kata Watania, rapat ini dapat digunakan sebagai kesempatan melakukan upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan di daerah.

“Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pengendalian inflasi. Sehingga langkah-langkah yang diambil lebih efektif, dan dapat diambil di masa mendatang,”pungkasnya.(adv)