Tondano, TrendS- Hingga tutup tahun anggaran 2023, pemkab Minahasa ternyata belum bisa melunasi pembayaran kepada rekanan atau pihak ketiga dari sejumlah pekerjaan.

Tidak tanggung, informasi yang di dapat total dana yang mengalami gagal bayar mencapai angka Rp10 miliar lebih kepada pihak ketiga yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKAD), Jois Pua mengatakan, Pemkab melakukan berbagai upayabuntuk menyelesaikan gagal bayar tahun 2023. “Sampai saat ini masih mendata item-item pekerjaan apa saja yang belum cair. Kami sedang memanggil semua bendahara OPD untuk menyampaikan data, ” ujar Jois dikonfirmasi harian ini, Jumat (12/01) pekan lalu.
Jois pun memastikan, opsi menyelesaikan tunda bayar di perubahan APBD 2024. “Yang belum terbayar akan diselesaikan di APBD Perubahan 2024,” ujarnya.

Meski demikian, Ia mengklarifikasi nilai uang gagal bayar tidak mencapai Rp10 miliar. “Talalu banyak kalo 10 miliar. Sampai saat kami belum bisa menghitung totalnya.
Yang pasti tidak capai angka 10 miliar, ” ujarnya.

Gagal bayar tersebar di sejumlah OPD yang ada di Pemkab Minahasa. Sebagian besar di dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Diungkapkan Jois, gagal bayar tersebut merupakan dari Dana Alokasi Umum (DAU) SG (Spesific Grant)  yang ditentukan penggunaannya.Difokuskan untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, serta Layanan Umum.
“Itu kan DAU SG. Terbanyak memang di PUPR dan dinas pendidikan, ” ungkap Jois.

Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan, Tommy Wuwungan tidak menampik adanya sejumlah pekerjaan fisik yang belum terbayarkan.Paket proyek terbesar yang tidak terbayar adalah renov bagunan sekolah sekitar Rp 700 juta.

“Ada yang proyek Rp700 juta. Telah selesai 100 persen pekerjaan. Bahkan sudah ada SP2B tapi belum terbahar. Kami sudah koordinasi dengan badan keuangan dan akan dituntaskan di APBD Perubahan 2024 dan para kontraktor juga tidak mempermasalahkan, ” ujarnya.(bly)