Penyelenggara Pemilu di Sulut Diminta Jaga Moral dan Etika
Manado, TRENDSULUT- Ketua DKPP RI, Heddy Lugito meminta penyelenggara pemilu di Sulut baik jajaran di Bawaslu dan KPU menjaga moralitas dan etika.
Hal ini ditegaskan Lugito karena banyak kasus etik menyeret penyelenggara karna masalah moral.
“Persoalan etik bukan hanya soal benar atau salah tapi masalah perbuatan yang patut dan tidak patut di lakukan penyelenggara pemilu. Etika dan moralitas itu patut bagi penyelenggara, ” ujar Lugito pada Rapat Koordinasi Terpadu Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Senin (07/10/2024) di ruang Command Center Bawaslu Sulut Manado.
Hadir secara daring perangkat KPU dan bawaslu, yakni PPK,Panwascam di 171 Kecamatan dan PPS serta PKD di 1.839 desa/ kelurahan di Sulut.
Lugito menegaskan, penyelenggara pemilu harus mempedoman pada kode etik dalam keseharian mereka, harus terhindar dari cacat moral dengan selalu menjaga integritas dan profesionalitas.
“Masalah etik bukan hanya soal perilaku atau perbuatan tapi juga perkataan. Kode Etik merupakan kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu, ” ujarnya.
Kata Dia, salah satu bentuk implementasi pelaksanan kode etik adalah dengan menjalankan tugas secara profesionalisme.
“Harus on the trek sesuai aturan. Melakukan pengawasan yang proporsional dan profesional jangan berlebihan dan over dosis. Harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bagi pengawas jangan over acting dilapangan tapi jangan membiarkan pelanggaran, ” paparnya.
Ia mengungapkan, ada penyelenggara diadukan berurusan di DKPP karna ucapan. Contoh kasus masalah moral dan etika menyeret Ketua KPU Kota Bogor diadukan ke DKPP karena dinilai mencederai asas moral, etika, dan filosofi sebagai penyelenggara Pemilu atas ucapan yang tidak senonoh.
“Sebagai penyelenggara Pemilu juga harus menjaga perkataan perkataan yang tidak pantas. Ada lagi contoh kasus di daerah hanya karna perkataan dari seorang anggota KPU yang ngomong ‘kamu tidak layak jadi penyelemggara pemilu’. Ucapan itu berujung di laporkan ke DKPP, ” paparnya.
Lugito juga mengingatkan jajaran penyelenggara hingga di tingkat adhok untuk menghindar bertemu dengan peserta pemilihan baik calon gubernur, wakil, calon bupati, walikota dan wakil dimana dan apapun situasinya, karena pertemuan itu bisa berkunjung masalah.
“Hindari dulu walau hanya berpapasan di toilet pun harus menghindar. Contoh kasus penyelenggara diadukan ke DKPP padahal hanya berpapasan ketemu di resting areal dilaporkan karna tidak netralan, ” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih keras dari pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif waktu lalu.
“Pilkada bukan pekerjaan yang mudah. Secara teknis memang tidak lebih rumit dari pilpres dan pemilu tapi secara politik lebih keras karna pilkada memilih pemimpin lokal yang punya pengaruh kuat di tingkat daerah. Sehingga pertarung akan lebih keras dibandingkan Pilrek dan pilpres,” papar Lugito.
Dirinya juga mengingatkan jajaran KPU dan Bawaslu hingga penyelenggara adhoc Pemilu bekerja sesuai aturan dalam Pilkada Serentak 2024.
“Semua mata mengarah kepada kalian semua. Keliru sedikit saja, pasti dipersoalkan. Makanya ikut saja aturan,” kata Lugito.
Ia menyampaikan apresiasi pelaksanaan Pemilu di Sulut berjalan sukses karna berkat kolaborasi dan harmonisasi bawaslu dan KPU.
“Ini bukan pekerjaan mudah di tengah pemilu yang dinamis, ” ujar Lugito.
Ia pun mengingatkan penyelenggara pemilu di Sulut tetap menjaga integritas dan profesionalitas. Karna KPU dan bawalsu jadi benteng demokrasi. Publik akan menyoroti kinerja KPU dan Bawaslu sampai di jajaran paling bawah.Semua mata akan menyorot dua lembaga ini,” ujarnya.
Ditangan KPU dan bawaslu suara rakyat tersampaikan dengan benar dan DKPP menjaga dari segi etikanya agar pelaksanaan pemilu berjalan baik.
“Kenapa suara rakyat harus dijaga karna suara rakyat adalah suara Tuhan untuk memilih calon pemimpin lima tahun kedepan, ” ucap Lugito.
Rakor ini mengusung tema menjaga independensi, Integritas dan profesionalitas demi mewujudkan pemimpin daerah yang berkualitas.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh didampingi komisioner Steffen Linu.
“Kami ingin sinergitas dan saling koordinasi antara KPU-Bawaslu.Rakor ini bertujuan untuk memastikan seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan, siap menjalankan tugasnya dengan baik. Saya berharap seluruh pihak yang terlibat tetap berpegang teguh pada prinsip netralitas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ucap Ardiles.
Sementara ketua KPU Sulut, Kenly Poluan mengpresiasi atas digarlarnya rakor terpadu ini.
“Terima kasih kepada Bawaslu yang memfasilitasi kegiatan ini. Kehadiran ketua DKPP sangat penting untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesinal dan independent,”ujar Poluan.(bly)