Octavianus Kerap Sarankan Pnt Recky Montong Mundur dari BPMS GMIM
Tomohon, TRENDSULUT- Polemik yang terjadi di internal BPMS Sinode GMIM terus bergulir. Kritik yang disampaikan Pnt Recky Montong kepada Sinode mendapat respons Anggota Majelis Sinode GMIM, Dkn Octavianus F Kerap.
Recky Motong.
Ia justru menyayangkan sikap Recky Montong yang terang-terangan membuka rahasia jabatan dan menyudutkan BPMS GMIM.
Menurut Kerap, Recky Montong yang juga adalah Wakil Ketua BPMS GMIM Bidang Data, Informatika dan Litbang, tidak sepatutnya melakukan gerakan itu.
“Bagi saya sebagai Anggota Mejelis Sinode GMIM yang memilih para petinggi BPMS, dan juga memilih Pnt Recky Montong, melihat hal ini terlalu progresif dan bergaya orang pergerakan. Tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Pelayan Tuhan,” tegas Octavianus, Kamis (13/06).
Seharusnya, kata Octavianus, apa yang menjadi pergumulan Recky Montong dibawa pada mekanisme dan aturan sesuai Tata Gereja.
Menurut Octavianus, sangat elegan jika Recky Montong membawa unek-uneknya dalam rapat resmi, untuk dibahas kemudian.
“Dan ketika ada keputusan bersama dalam rapat, itulah program yang harus diamankan bersama. Bukan gaya orang per orang berdasarkan ide, gagasan dan pola pikir pribadi yang berlawanan,” kritik Octavianus.
Menurut dia, hal seperti ini akan menjadi virus dan bisa merusak tatanan GMIM, yang didalamnya menyangkut pembangunan fisik, kerohanian juga bidang lainnya.
“Kalau tidak dalam kebersamaan untuk pengambilan keputusan, bahkan terkesan mengandalkan pikiran sendiri, tidak koperatif, sebaiknya Pnt Recky Montong mundur dari BPMS GMIM,” tandasnya.
Sementara Pnt Recky Montong yang kepada wartawan menyebut aksinya itu sebagai tindakan otokritik di tubuh BPMS GMIM saja.
Recky juga menyarankan Octavianus Kerap jeli melihat kondisi kekinian dalam internal BPMS GMIM. Menurut Recky, sebagai Anggota Majelis Sinode, Octavianus disarankan memperhatikan pelanggaran keputusan oleh Sidang Majelis Sinode Tahunan (SMST) terhadap keputusan Sidang Majelis Sinode.
“Dan saudara Kerap ikut memutuskan di SMS 2022. Silakan baca Tata Gereja jangan asal membela dan bersuara,” tegas Recky.
Recky juga mengutip Tata Gereja GMIM pada Bab III Majelis Sinode, di mana Pasal 5 menjelaskan jika Majelis Sinode adalah wadah berhimpun Pelayan Khusus perutusan jemaat dan wilayah serta BPMS yang terwujud.
Kemudian, lanjut Recky, di pasal 6, yang menegaskan fungsi Majelis Sinode diantaranya sebagai pengarah pelaksanaan pengakuan dan panggilan Gereja melalui ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Sinode.
Selanjutnya Majelis Sinode adalah pemegang kepemimpinan tertinggi GMIM yang dinampakkan dalam ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Sinode.
Sebagai informasi, sebelumnya Pnt Recky Montong menyampaikan kritiknya kepada BPMS GMIM.
Bahkan itu dilakukan bertepatan dengan HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen GMIM, Rabu (12/06).
Sebelumnya, Recky menyampaikan seruannya itu lewat spanduk yang ditempelkan di pintu masuk Kantor Sinode GMIM.
Berikut isinya:
1. Jangan Mengubah Tata Gereja dengan Melanggar Tata Gereja GMIM 2021.
2. BPMS harus melakukan rapat secara rutin
3. Mutasi Ketua Jemaat dan Ketua Wilayah harus berdasarkan kinerja dan diputuskan dalam Rapat BPMS
4. BPMS segera mengangkat Pendeta GMIM yang diteguhkan tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 menjadi Pekerja GMIM (Pekerja Organik Gereja)
5. Pimpinan Sinode GMIM adalah BPMS, tidak ada Ketua Sinode di GMIM, yang ada adalah Ketua BPMS (Hanya Ketua dari 12 anggota BPMS)
6. Ketua BPMS tidak boleh berprilaku NARSISTIK (haus pujian), SOMBONG, AROGAN, suka menyebar fitnah dan suka Berbohong.
7. Ketua BPMS harus menghentikan pertemuan-pertemuan gelap (Konspirasi) dengan ketua-ketua wilayah.
8. Dana hibah harus dikelola secara transparan
9. Waspada dengan penyusutan warga GMIM sekitar 1200an orang/tahun
10. Perhatikan tingkat kehadiran jemaat di ibadah Minggu, hanya sekitar 33%
11. Ketua BPMS tidak boleh mencat Aset Gereja (Tangga Auditorium Bukit Inspirasi) dengan warna tertentu.
12. BPMS (Unsur Pnt, Dkn) boleh memimpin ibadah mutasi dan serah terima Ketua Jemaat, Pdt Jemaat, GA, ketua wilayah.
13. Pembangunan Fisik di UKIT dan RS GMIM harus melalui perencanaan yang matang, jangan tiba saat tiba akal.
14. KPPS harus diaktifkan.
15. Perlu dikaji usaha-usaha di lingkungan kampus dan asrama UKIT yang tidak menguntungkan Sinode GMIM. (Laundry, Kios, dll)
16. GMIM harus menjadi rumah bagi semua warga GMIM yang melayani di dunia politik.
17. GMIM harus netral di Pilkada 2024
