DPRD Minahasa Gelar Rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah

Tondano, KOMENTAR- Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, Selasa (26/03).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Glady Kandouw SE didampingi Wakil Ketua l Okstesi Prisilia Runtu, Wakil Ketua ll Denny Kalangi, dan Sekretaris Dra Rianny Suwarno MSi, serta dihadiri sejumlah Anggota Dewan.

Related Articles

Paripurna ini juga dihadiri Penjabat Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, mewakil Forkopimda, para Asisten Sekdakab Minahasa, Kepala Dinas dan Badan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Di kesempatan itu, Ketua DPRD Glady Kandouw menyampaikan banyak terima kasih kepada Penjabat Bupati Jemmy Kumendong, serta jajaran Pemkab Minahasa, karena telah menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka LKPJ Kepala Daerah 2023 ini.

Sementara, Bupati Kumendong dalam sambutannya mengatakan, dapat paripurna ini bukan semata mata momen yang sifatnya rutinitas, apa lagi bermakna seremoni semata. “Melainkan, merupakan agenda yang strategis untuk mengevaluasi dan memberi nilai atas karya dan kiprah yang telah kita kerjakan di tahun 2023,” katanya.

Bupati Kumendong kemudian menyampaikan ringkasan LKPJ 2023 diantaranya, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak dan retribusi. Kemudian, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta transfer dan lain-lain.

Disampaikanya, bahwa anggaran pendapatan setelah perubahan ditargetkan selaras Rp 1.255.663.461.685.00,- dan realisasi sebesar Rp 1.259.741.332.938,14. Selanjutnya pengelolaan belanja daerah setelah perubahan yaitu Rp 1.363.771.890.894.00. Realisasi Rp1.252.709.372.298,” terang Bupati.

“Hal yang menjadi perhatian serius Pemkab Minahasa, yaitu melindungi masyarakat dari virus berbahaya. Serta menjamin masyarakat tetap memperoleh bahan pangan dan bantuan lainnya. Seperti BLT, BST, UKM, bantuan subsidi upah dan bantuan lainnya, ” ucap Bupati.

Ini merupakan konteks pembangunan daerah, karena mengalami beban rencana pembangunan. Salah satunya mengalami pergeseran anggaran untuk dimanfaatkan yang bersifat sangat prioritas. Walaupun demikian, kondisi kehidupan sosial dapat berlangsung dengan baik.

“Selain itu, Pemkab Minahasa juga selalu berkoordinasi dengan instansi vertikal. Seperti forkopimda, FKUB, FKAI, Sipora, dan komunitas intelegen daerah atau Kominda. Dan hal itu telah berlangsung dengan baik, terutama dalam mensosialisasikan berbagai permasalahan daerah,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa, capaian penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam LKPJ tersebut. Merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemkab Minahasa. Selain itu, ada berbagai dukungan, topangan dan bantuan dari lapisan masyarakat, baik itu secara moril maupun materil.

“Yang tidak kala penting adalah dukungan dari DPRD Minahasa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Pusat, untuk mewujudkan Minahasa sejahtera dan bermartabat,” sebut Kumendong.

Dia juga mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di sepanjang tahun 2023, masih banyak kekurangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Namun begitu, banyak juga prestasi dan kemajuan yang telah ditorehkan sepanjang tahun 2023.(bly)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button